KESIMPULAN BUKU : STRATEGI PEMBANGUNAN-Mahathir & Soeharto; Penulis : Syamsul Hadi, Hal: 348-369

1. Negara-negara pasca kolonial memilih kapitalisme sebagai cara membangun dan mengembangkan perekonomian, pemahaman tentang hugungan antara bentuk-bentuk rezim politik, industrialisasi dan modal asing penting untuk menjelaskan proses-proses dan output pembangunan ekonomi mereka.
2. Negara homogen (jerman barat, jepang, korea selatan) lebih menonjolkan pengelompokan kebudayaan, jika dibandingkan dengan indonesia & malasyia yang masyarakatnya plural lebih menonjolkan stratifikasi sosial.
3. Malaysia dan Indonesia sebagai negara pluralis dan pasca kolonial, memiliki 5 masalah utama yang harus dipecahkan dalam menyusun rezim politik dan dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan/industrialis.

1.   Struktur ekonomi domestik yang diwarisi dari era kolonial, sehingga dari segi industri hal ini menjadi problem dengan melemahnya eksistensi golongan borjuis di dalam negeri.

2.   Polarisasi horizontal yang terdiri dari pengelompokan (groupings) di dalam entitas-entitas kultural didasarkan oleh garis etnis dan agama.

3. Tumpang tindih sifat struktural kelas dan garis etnis (stratifikasi sosial didasarkan atas garis etnis.

4.  Tidak sempurnanya fondasi struktur industri dengan lemahnya keberadaan sektor manufaktur, yang menyebabkan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam sebagai komoditas ekspor.

5. Dominasi modal asing dalam aktifitas-aktifitas industri yang produktif

4. Kekuatan-kekuatan kolonial bertanggung jawab atas pembentukan struktur sosial yang dikaitkan pada pengelompokan secara budaya (cultural grouping). Kongkretnya, keberadaan kelas pengusaha etnis Cina sebagai entitas borjuis yang amat menonjol di kedua egara itu adalah dampak struktual langsung dari politik kolonial, yang efektif memisahkan politik dari ekonomi untuk melanggengkan dominasi mereka atas daerah jajahan.
5. Minoritas penduduk asli dengan latar belakang aristokrat dan pendidikan modern menguasai pemerintahan negara, sementara mayoritas penduduk hidup dari sektor pertanian. Pembagian kerja seperti ini membuat sistem sosial demikian rapuh, karena ketidak puasan di dalam kesejahteraan ekonomi dapat selalu dimanipulasi dan bermuara pada ketegangan-ketegangan sosial melalui aktivasi identifikasi etnis.
6. Pertanyaan yang besar adalah bagaimana rezim politik di dua negara itu dapat menyerap dua polarisasi yang berbeda (vetikal dan horizontal) degan masalah-masalah yang terkait dengannya, di dalam formasi politik yang secara efektif dapat memberikan :

a.   Suatu basis legitimasi yang kuat bagi negara di antara kelas-kelas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat

b.   Suatu susunan sosial yang fungsional dan cukup kondusif untuk suatu pembangunan/industrialisasi nasional yang dibutuhkan untuk memperbaiki struktur sosial dan industri.

c.   Suatu langkah-langkah pembangunan dengan visi dan dengan determinasi yang efektif untuk melaksanakan program industrialisasi.

7. Dengan otoritas dan kekuasaan di tangan, negara dapat merancang sebuah konsep pembangunan yang dapat mengakselerasikan, memoderenkan dan mengintegrasikan struktur industri serta struktur sosial yang lebih ‘sehat’
8. Sebuah program industrialisasi sudah semestinya efektif dalam memberikan basis yang memadai bagi pembentukan suatu kelas etrepreneur yang solid sebagai lapisan masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi modern, hasil dari program industrialisasi ini akan terlihat dalam struktur industri yang tahan banting terhadap ‘goncangan-goncangan’ domestik dan global.
9. Oleh karena itu kita di sini mendiskusikan industrialisasi dengan fungsi sosial, yang dibarengi dengan kemampuan negara untuk :

a. Melihat akar masalah sosial-ekonomi di dalam negeri di satu sisi, dan

b. Melaksanakan kebijakan program industrialisasi dengan cara yang relatif otonom

c. Mengelola upaya-upaya untuk memperjuangkan agenda kepentingan dan posisi bangsa secara lebih baik di dalam pembagian kerja internasional.

10. Prasarat yang paling dibutuhkan untuk melaksanakan industrialisasi adalah suatu sistem pemerintahan yang efektif dan kepemilikikan basis modal yang kuat. Karena langkanya sumber daya modal dan karena beberapa alasan ekonomi dan politis lainnya, modal asing begitu terasa penting di Malaysia dan Indonesia sebagai penggerak industrialisasi.

Pernyataan : bagaimana negara dapat melihat kehadiran modal asing demi mewujudkan agenda dan visi ekonomi-politik mereka menjadi bagian penting dari kapasitas otonomnya.

11. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kemampuan yang bermakna untuk mengelola langsung modal asing demi memperkuat dan mengintegrasikan industrinya dan juga memperbaiki struktur sosial masyarakatnya.
12. Mencapai pertumbuhan ekonomi adalah penting, namun yang tak kalah penting adalah bagaimana negara dapat membantu mengintegrasikan struktur industri nasional bila ingin memcahkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran dan kesenjangan sosial.

Dinamika Rezim Politik di Indonesia dan Malaysia

13. Yang terpenting dalam periode kolonial adalah pembentukan struktur sosial domestik yang eksistensinya terus berlanjut hingga periode pasca kolonial (Bukti terakhir : masih ingat ungkapan alfian malarangeng “ Belum saatnya…….?”
14. Malaysia meraih kemerdekaannya melalui negosiasi yang terus menerus dengan kekuatan kolonial, Indonesia mencapainya lewat perjuangan revolusi bersenjata dikombinasikan dengan upaya-upaya diplomatik.
15. Di malaysia, kerusuhan etnis yang terjadi pada bulan Mei 1969 tak terbantahkan arti pentingnya dalam sejarah dinamika politik negeri itu. Faktor penting yang berada di belakang kerusuhan etnis tersebut adalah ketidakmampuan rezim aliansi untuk meredam kepentingan yang saling bertolak belakang dalam masyarakat pasca kolonial. Ketidak puasan dikalangan orang melayu berjalan sejajar dengan makin melebarnya jurang ekonomi etnis melayu dan etnis cina. (kejadian ini pernah terjadi di Makassar, saat orang gila dari etnis cina memperkosa seorang gadis pribumi, tapi kenapa bisa jadi kerusuhan massa…….?)
16. Apabila pemenang pertarungan politik tahun 1965 di Indonesia adalah tentara, krisis tahun 1969 di Malaysia bermuara pada pembentukan rezim politik pasca 1969 yang utamanya di dominasi oleh sayap kaum muda UMNO yang di pimpin oleh Tun Abdul Razak. Pada tahun 1987, praktek otoritarian di Malaysia menajam mengikuti tajamnya rivalitas antara Mahathir dan Tengku Rezeleigh Hamzah di puncak tertinggi UMNO.
17. Di Indonesia sampai dengan akhir 1980-an rezim politik cenderung ekslusif. Dengan jenderal-jenderal AD sebagai penguasa negara yang dominan, pemerintah hanya berkolaborasi dengan ekonom-teknokrat dan juga beberapa pemimpin mahasiswa angkatan 66 dan menolak mengundang partai-partai politik untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan negara. Rezim AD ini membangun struktur korporasi di bawah bendera GOLKAR untuk memobilisasi dukungan publik.
18. Di penghujung tahun 1980 an, dengan niat membangun basis dukungan yang kuat bagi dirinya, soeharto mulai berpikir ulang atas kebijakan pemerintahannya yang anti islam dan saat itu untuk mengakomodasi konstituen Muslim untuk berpartisipasi di dalam sistem, terutama melalui pembentukan ICMI dengan arahan untuk mengkooptasi kelas menengah muslim dan memberi suatu daya dukung baru secara politik bagi pemerintahan di tahun 1990 an.
19. Terlepas dari tekanan publik berkenaan dengan kondisi-kondisi ekonomi yang parah menyusul krisis moneter, perpecahan di dalam tubuh para pemimpin militer juga merupakan faktor penting di belakang kegagalan soeharto untuk tetap bertahan dalam krisis tahun 1997-1998. Ketika dukungan internasional dan dari dalam negeri atas kepemimpinannya telah banyak menurun, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya 21 MEI 1998.

Dinamika Industrialisasi yang Bergantung dan Peran Modal Jepang

20. Malasyia mencoba secara serius menormalisasi ekonomi dan politik negeri mereka. Dengan mengandalkan kaum borjuis kecil Melayu sebagai basis sosial sosial utamanya, rezim politik baru di Malaysia menggaris bawahi komitmennya untuk merustrukturasi masyarakat Malaysia yang multi etnik ke arah penguatan posisi ekonomi Bumiputera (teristimewa orang melayu), yang dirumuskan dalam program New Economic Policy (NEP).
21. Semua elemen di dalam koalisi NEP sepakat bahwa sebab utama kerusuhan etnis di tahun 1969 adalah kesenjangan ekonomi antara Bumiputera (terutama etnis melayu) dan Non-Bumiputera (terutama etnis cina).
22. Di malasysia sistem pasar bebas yang dikembangkan oleh rezim Aliansi diganti oleh inisiatif negara untuk mengangkat harkat, martabat dan kepentingan etnis Melayu. Untuk mencapai tujuan NEP ini adalah dicapainya 30 % saham perusahaan-perusahaan untuk dialihkan ke tangan orang melayu, membentuk sejumlah badan-badan birokrasi dan perusahaan negara untuk mendukung dan memfasilitasi pengembangan bisnis etnis melayu.
23. Di samping berpihak pada kepentingan etnis Melayu, negara juga aktif menampilkan dirinya juga sebagai badan yang aktif dalam kegiatan akumulasi modal.
24. Di Indonesia, tentara berkolaborasi dengan teknokrat target pertama pemerintahan soeharto adalah membangun ekonomi, yaitu : menstabilkan makro ekonomi melalui kebijakan ortodoks (new klasik), seperti menekan angka laju inflasi dan mengurangi defisit anggaran yang sedang berjalan, meluncurkan beberapa peraturan untuk mengundang modal dan bantuan asing untuk menggairahkan pasar dalam negeri dan sistem produksi. Berbeda dengan malaysia…..?
25. Dengan berporos pada pertamina kelompok nasionalis di dalam negara mulai meluncurkan proyek-proyek industrialisasi yang bertujuan menciptakan kemandirian dan sistem produksi ekonomi yang semakin modern. Akan tetapi, kelompok tersebut terpolarisasi menjadi 3 kelompok : (1). Kelompok Dept. Perindustrian, dengan agenda mengintegrasikan struktur industri nasional, (2). Kelompok Habibie (BPPT, BSIP) yang terobsesi untuk membangun teknologi tinggi seperti : Industri Pesawat terbang. (3). Kelompok sekretaris negara (SESNEG) yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mengontrol dan mendistribusikan proyek-proyek negara di sekitar elite dan kelompok terpilih yang mendukung Golkar dan rezim soeharto.
26. Hubungannya dengan Jepang, Indonesia di tahun 1970-an mengalami gelombang pertama kedatangan pemodal Jepang. Arus masuk modal Jepang yang melimpah tersebut membuka kesempatan bisnis yang luas bagi kalangan militer dan partner sipil mereka (yang sebagian besar etnis Cina), tetapi gejala tersebut juga mengancam posisi pengusaha asli pribumi yang kurang dalam hal dana maupun kontak-kontak dengan kalangan militer. Hal ini merupakan faktor penting di belakang meledaknya kasus Malari di januari 1974, dimana protes anti-jepang yang di inspirasi oleh gerakan mahasiswa akhirnya berubah menjadi rusuh massa.